Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Pertamuan auditor BPK-RI dipimpin langsung Kepala Perwakilan, Karyadi, bersama dengan jajaran Pemkab Bolmong yang juga dipimpin langsung Bupati, Yasti Soepredjo Mokoagowdi Aula Kantor Kecamatan Lolayan, Selasa (3/3) kemarin.

KLIKSULUT, BOLMONG – Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) dipimpin langsung Kepala Perwakilan, Karyadi, menggelar pertemuan bersama dengan jajaran pemerintah kabupaten (Pemkab) yang juga dipimpin langsung Bupati, Yasti Soepredjo Mokoagow didampingi Sekda Tahlis Gallang, di Aula Kantor Kecamatan Lolayan, Selasa (3/3) kemarin.

Dalam pertemuan yang digelar tertutup tersebut menghadirkan kepala Dinas (Kadis) Kesehatan, Kadis Pendidikan, Kadis PUPR, Kadis Pertanian, Kadis Perkebunan, Kadis Perindag, Kadis Perikanan, Kadis Sosial, Sekretaris DPRD, Direktur RSUD, dan Kepala Bagian Umum Setda.

Ditemui usai pertemuan, Bupati Yasti mengungkapkan, pokok dari pertemuan tersebut adalah membahas terkait tindak lanjut hasil temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Bolmong tahun anggaran 2018 lalu. “Intinya bahwa BPK ingin memastikan tindak lanjut rekomendasi apakah sesuai  dengan dokumen dan fakta-fakta di lapangan. Dan ini baik, agar jika ada yang belum sesuai maka dapat langsung diberikan masukkan oleh BPK,” kata Yasti, usai pertemuan kemarin.

Di sisi lain, top eksekutif Pemkab Bolmong itu memaparkan, tindak lanjut khusus persoalan asset daerah sudah mencapai 70-an persen. Tinggal ada beberapa dinas besar seperti PU, Kesehatan, dan Pendidikan yang masih ada beberapa item lagi yang perlu dilengkapi. Sementara instansi lain, itu sudah lengkap. “Nah hal-hal itu yang menjadi pokok pembahasan bersama BPK. Sekaligus mendorong untuk percepatan tindak lanjut agar tidak kemudian menjadi temuan berulang di tahun-tahun berikutnya,” paparnya.

Meski begitu, Yasti tak menampik berbagai kendala yang ditemui dalam proses tindak lanjut ini khususnya untuk persoalan asset daerah yang cukup kompleks dan sulit. Tapi, menurut dia, hal itu tidak menyurutkan semangat jajaran Pemkab Bolmong untuk memperbaiki sistem pemerintahan khususnya yang menjadi rekomendasi BPK RI Perwakilan Sulut. “Khusus enam bulan terkahir semua jajaran yang berkaitan dengan tindak lanjut hasil temuan BPK sudah bekerja siang dan malam. Dari pagi hingga malam, dan begitu seterusnya. Seluruh jajaran juga terus berkoordinasi dengan BPK. Kalau ada kesalahan pemahan akuntansi maka langsung diarahkan dan diberi pemahaman oleh BPK. Dan memang untuk menjadi lebih baik itu butuh perjuangan,” tandas Yasti.(*)