Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

KLIK SULUT – Rencana reklamasi pantai Malalayang Tahap II oleh PT. T.J Silvanus kali ini secara tegas ditolak oleh Masyarakat Adat Malalayang.

Hal tersebut akhirnya disepakati dalam musyawarah adat yang dilaksanakan Lembaga Pemangku Adat Bantik Malalayang (LPABM) yang dilaksanakan, Jumat, 7 Februari 2025, di Gedung Balai Desa Malalayang yang saat ini dipinjam pakaikan kepada Pemerintah Kota Manado sebagai Kantor Lurah Malalayang Satu Timur.

Rapat yang dihadiri dan dipimpin Ketua LPABM, DR. Max Tontey, MTh., dan Ketua Dewan Adat LPABM, Lucky Mamitoho berakhir dengan kesepakatan masyarakat untuk secara tegas menolak reklamasi pantai Malalayang tahap II.

Musyawarah adat ini dilakukan untuk melihat dan mendengar keinginan dari seluruh masyarakat adat.

“Hasil kesepakatan kami menolak reklamasi oleh pengembang yang sejuah ini tidak pernah memperdulikan kepentingan masyarakat adat,” ungkap Lucky Mamitoho.

Senada dikatakan Eldi Tehendung bahwa reklamasi pantai malalayang telah sangat merugikan masyarakat adat. Di mana reklamasi telah menggerus kebiasaan-kebiasaan tradisional masyarakat adat bantik malalayang.

“Bercontoh pada reklamasi tahap I yang dilakukan oleh PT. TJ Silvanus di wilayah malalayang, seluruh wilayah pantai yang menjadi tempat pencarian ikan dengan cara2 tradisional seperti menengkel tidak dapat lagi dilakukan oleh masyarakat adat yang memiliki kebiasaan tersebut sebagai mata pencaharian. Maka secara tegas kami menolak reklamasi pantai tahap II,” ucap Wakil Ketua Bidang Aset LPABM itu.

Selain menghilangkan kebiasaan tradisional masyarakat adat yang ada di pesisir, reklamasi juga telah merusak terumbu karang yang ada di pantai malalayang.

“Pantai malalayang yang terletak diwilayah pemerintahan Malalayang I dan Malalayang I Barat memiliki keindahan alam yang luar biasa dari semesta, tapi pada akhirnya dirusak tanpa kajian mendalam dari PT.TJ Silvanus. Dan kami telah melaporkan hal itu ke Polda Sulut,” terangnya. (*/don)