SANGIHE— Dalam melakukan pengembangan pelayanan dan infrastruktur yang memadai di pelabuhan yang ada di Indonesia. Kementrian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Laut, Direktorat Kepelabuhanan menggelar Focused Group Discussion (FGD) penyusunan studi pendahulauan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang dilaksanakan disalah satu hotel di Kota Tahuna, Rabu (14/11) kemarin, dihadiri oleh pihak konsultan PT Sarana Antar Nusa Perekayasa, Pemerintah Daerah (Pemda), pelaku usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
Pelaksana harian Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tahuna (KUPP) Arif Janis dalam laporanya mengatakan, FGD ini merupakan komitmen dari kementrian perhubungan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pengguna jasa pelabuhan. "Moment ini sangat dinanti - nantikan karena akan ada pengelolaan pelabuhan secara profesional, transparan menjunjung tinggi pengaman dan keselamatan. Sehingga dibutuhkan saran dan masukan dari peserta dalam forum ini," ujar Janis.
Sementara itu, Arifin salah satu konsultan yang dipercayakan oleh kementrian perhubungan untuk melakukan kajian tentang KPBU ini menjelaskan, Indonesia memerlukan percepatan penyediaan infrastruktur, guna meningkatkan perekonomian nasional, kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing nasional dalam persaingan global. "Namun untuk mengatasi keterbatasan anggaran negara untuk menyediakan infrastuktur, maka dikeluarkan Perpres nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan Permen PPN/ BAPPENAS nomor 4 Tahun 2015 tentang tata cara pelaksanaan KPBU," jelasnya.
Menurutnya, kementrian perhubungan bermaksud mengembangkan pelabuhan Tahuna dengan menggunakan skema KPBU, sehubungan dengan adanya potensi wilayah hiterland yang kebutuhannya perkembangan jasa layanan pelabuhan. "Oleh karenanya dibutuhkan studi pendahuluan guna menganalisis potensi bentuk kerjasama yang memungkinkan, sebelum dilanjutkan ketahanan berikutnya,"tandasnya.(*)
TInggalkan Komentar