Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

foto: Wakil Walikota bersama jajaran SKPD turun ke desa dan kelurahan untuk mengidentifikasi persoalan di tengah masyarakat sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan sistem pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tampak wawali dan jajarannya saat berada di Desa Tabang.

KOTAMOBAGU – Wakil Walikota Nayodo Koerniawan memboyong pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) turun mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Agenda mobile government tersebut di mulai dari desa dan kelurahan yang ada di Kecamatan Kotamobagu Selatan. Rabu (7/11), Desa Poyowa Besar I, Poyowa Besar II dan Tabang, yang menjadi tujuan Wawali dan jajaran Pemkot.

“Tujuan pemerintah keliling di tiap desa dan kelurahan seperti ini adalah untuk mengetahui secara langsung kondisi masyarakat. Dengan begini kita juga akan mengetahui apa kendala dan persoalan yang di desa dan kelurahan,” kata Nayodo. Selain untuk mengidentifikasi persoalan yang ada di masyarakat, kegiatan tersebut juga sekaligus mengevaluasi program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan pemerintah desa dan kelurahan.

“Ini juga bagian dari tanggung jawab pemerintah,” ujar Nayodo, saat berada di Desa Tabang. Sangadi Tabang Frits Junius Dilapanga, menyambut kedatangan wakil walikota dan jajaran SKPD saat tiba di balai desa.

Pada kesempatan itu, ia juga membeberkan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa yang dibiayai dana desa dan ADD.  Katanya, ada 13 program pembangunan dan pemberdayaan yang sedang dilaksanakan, seperti pembangunan tribun olahraga, gedung PAUD, drainase, jalan paving block, pembukaan akses jalan untuk pengembangan pemukiman, makam bogani, bak air minum kolangkangon serta gapura menuju makam bogani. Selain itu, ada juga kegiatan pemberdayaan seperti pemberian bantuan benih dan pupuk kepada petani, bantuan etalase warung kepada pelaku usaha kecil serta bantuan peralatan kepada para tukang.

“Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan berdasarkan hasil musyawarah desa dengan melibatkan BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat desa lainnya,” terangnya. (*)