Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Foto : Tampak pengurus KNPI KNPI Bolsel yang dilantik pada Musda beberapa waktu lalu.

BOLSEL— Sejumlah OKP (Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda) mengaku tidak mengakui kepengurusan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel). Bahkan, OKP seperti Pemuda Muhammadiyah, BKPRMI (Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia), Anshor dan Pemuda Pancasila serta Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) dengan tegas menyatakan menolak pengurus KNPI Bolsel yang dilantik pada Musda (Musyawarah Daerah) KNPI yang digelar belum lama ini, di Kantor DPD I KNPI Sulawesi Utara. 

Sikap penolakan tersebut bukan tanpa sebap, melainkan Musda KNPI yang digelar itu terindikasi ada tidakterbukaan Panitia Pelaksana dan Panitia Pengarah Musda. "Musda yang digelar tidak melibatkan OKP yang ada di Bolsel. Bahkan, pengurus-pengurus OKP yang hadir, disinyalir bukan merupakan pengurus resmi OKP yang ada di Bolsel, alias perwakilan siluman,"sentil Fitrah, pemuda Anshor Bolsel.

Senada yang disampaikan oleh Indra Jaya Mokoagow Ketua BKPRM Bolsel. Menurutnya, BKPRMI Bolsel dengan tegas menolak hasil Musda yang terkesan inkonstitusional. "BKPRMI menolak cara pembodohan organisasi macam itu. Musda yang digelar itu, merupakan Musda ilegal. Sangat konyol jika Musda KNPI Bolsel kemudia dilaksanakan di Manado, bahkan mirisnya lagi tidak melibatkan OKP yang ada di Bolsel, ada apa ini?,"tegasnya. 

Lanjut Indra Jaya, BKPRMI sama sekali tidak mempersoalkan siapa saja yang kemudian menjadi nahkoda KNPI Bolsel, asalkan Musda yang dilaksnakan sesuai AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) organisasi dan pelaksanaannya sesuai mekanisme organisasi. "Untuk itu, saya mewakili BKPRMI meminta kepada DPD I KNPI Sulawesi Utara agar meninjau keputusan Musda yang digelar itu, dan meninjau pelaksanaan Musda kembali di Bolsel,"sentilnya.

Terpisah, Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Bolsel, Roli Pomayaan juga menjelaskan,  pasca pengunduran diri Ruslan Paputungan sebagai Ketua DPD KNPI, sudah tidak pernah ada konsolidasi untuk kembali melaksanakan Musda dari pimpinan KNPI Provinsi dan pusat. “Saya dan beberapa kawan di pimpinan organisasi kepemudahaan dan islam, sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam rencana atau pelaksanaan Mubes KNPI Bolsel ini,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, jika benar diadakannya Mubes DPD KNPI Bolsel oleh pimpinan DPD KNPI Provinsi Sulut dan caretakernya, maka mereka menganggap kegiatan tersebut adalah ilegal dan tidak sah. “Kami tegaskan kembali, kalau-pun memang itu benar adanya, saya mengatasnamakan FKPPI Bolsel dengan ini menyatakan bahwa Mubes tersebut illegal karena tanpa sepengetahuan dari kami,” cetusnya.

Tak hanya itu, penolakan hasil Musda KNPI Bolsel ini juga datang dari Ketua Pemuda Muhammadiyah, Delfian Giputra Thanta. Dia menyatakan, bahwa Mubes KNPI Bolsel di Manado kabarnya sudah menetapkan ketua yang baru. Keputusan tersebut sangat bermuatan politik dan sarat kepentingan golongan tertentu, karena sama sekali tidak melibatkan OKP di daerah. “Apapun aktivitas dan hasil keputusan pada Mubes KNPI Bolsel di Manado, itu tidak sah dan ilegal. Kami akan menindaklanjuti hal ini dan sedang melakukan konsolidasi dengan OKP lainnya di Bolsel untuk bersama-sama menolak hasil Mubes tersebut. Bahkan, dengan kami akan melaporkan hal ini kepada Dewan Pimpinan Pusat KNPI,"singkatnya. 

Menanggapi kritikan tersebut, Riston Mokoagow, Ketua KNPI Bolsel yang dilantik sesuai dengan hasil Musda yang ditolak OKP tersebut mengatakan, KNPI bolsel telah terbentuk sejak musda pertama digelar, tapi sampai pada tahapan terpilihnya Ketua Formatur saat itu Ruslan Paputungan. "Disaat Ruslan Paputungan mengindurkan diri, KNPI Bolsel diambil alih oleh DPD I kemudian di tunjuklah ketua dan sekertaris caretaker,"ujarnya.

Ditambahkannya, sampai berakhir masa jabatannya ketua dan sekertaris caretaker tidak selesai juga lanjutan pembentukan DPD Bolsel akhirnya melaluli pleno DPD I diambil alih oleh DPD I dan musda lanjutan digelar di kantor DPD I. "Maka dari itu, terkait dengan kepesertaan dengan berkaca pada Musda awal yang digelar di Pinolosian bahwa beradasarkan kewenangannya DPD menunjuk kembali carateker pimpinan kecamatan dan Alhamdulillah pimpinan kecamatan itu satu suara mencalonkan saya sebagai calon ketua DPD dan di dukung oleh OKP-OKP. Sehingga terpilihlah saya secara aklamasi karna suara mayoritas meberikan dukungan kepada saya sebagai Ketua DPD II. Jadi Mussda yang digelar di DPD adalah tindak lanjut dari Musda yg digelar di Bolsel yang dalam perjalanannya terjadi kekosongan karna ketua terpilih mengundurkan diri," pungkasnya.(*)