Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Foto : Tampak para Dewan Pengurus FPK saat menggelar foto bersama.

BOLSEL-Sebagai daerah yang didiami masyarakat majemuk dan tingkat kebhinekaan yang sangat tinggi, tentu Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) mempunyai kewajiban dalam melestarikan nilai-nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan dalam bermasyarakat.

Oleh karena itu, Rabu (3/10), melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bolsel, Pemerintah Kabupaten menggelar sosialisasi dan pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Iskandar Kamaru tersebut dihadiri  instansi teknis, instansi vertikal serta perwakilan tokoh agama dan tokoh adat perwakilan masing-masing suku yang mendiami tanah totabuan selatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan, maksud dan tujuan FPK ini,  diharapkan bisa menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai serta mencegah masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan kekerasan yang bersifat keagamaan, etnis atau golongan.

"Kami berharap dengan terbentuknya FPK di daerah ini, bisa menjadi pondasi kerjasama antara ras, suku, budaya dan adat istiadat. Tentu hal ini akan tercapai jika dilandasi oleh toleransi, saling pengertian, menghormati dan  menghargai satu sama lain. Karena pada hakekatnya kebhinekaan merupakan bukti nyata kekuatan bangsa kita," harapnya.

Bupati mengakui, selain Bolsel, masih ada beberapa daerah di Sulawesi Utara yang belum melakukan pembentukan FPK. Oleh karena itu, Pemkab Bolsel langsung melakukan pembentukan agar tidak ketinggalan dengan daerah lainnya.

"Saya harap kedepan setelah FPK ini dibentuk, semangat Pancasila terutama kebhinekaan kita tidak mudah tergerus oleh isu mayoritas dan minoritas. Hal ini tentu sangat sinkron dengan visi daerah yang ingin membentuk masyarakat religius, berbudaya maju dan sejahtera,"cetusnya.

Setelah sosialisasi, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembentukan dan pemilihan dewan pengurus FPK Bolsel, sebagaimana amanat  Permendagri 34 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di daerah. Pada pemilihan pengurus FPK dilakukan voting yang tertutup. Jamaluddin Lamato SPd MPd memperoleh vote terbanyak dan dinyatakan sebagai Ketua Dewan Pengurus FPK Bolsel, sementara Husen alhabsy menduduki jabatan sekertaris.

Dikesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus FPK Bolsel yang terpilih, Jamaluddin Lamato mengatakan, selanjutnya dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pembentukan pengurus FPK di tingkat kecamatan.

"Kami segenap pengurus FPK dan pemerintah daerah berharap FPK ini dapat menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan, khususnya di Kabupaten Bolsel," ujarnya.

Ditanya soal tugas-tugas FPK nantinya, Lamato menjelaskan diataranya, menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan, menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat. 

"Selain itu, kedepan juga akan menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan dan merumuskan rekomendasi kepada penanggung jawab FPK di wilayah," pungkasnya.(*)