Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

SANGIHE--Beragam persepsi bahkan sorotan mulai muncul di tengah masyarakat ketika adanya perubahan rute Tol laut setelah diberlakukanya Surat Keputusan (SK) perubahan rute Tol Laut pada Bulam November 2018 lalu dan pada 26 desember 2018 itu juga terakhir terlihat kapal Tol Laut sandar di pelabuhan Tahuna untuk mengantar bahan logistik. Menurut beberapa tokoh masyarakat menyatakan bahwa program Tol laut adalah konsep untuk memperbaiki proses pengangkutan logistik dan untuk persamaan harga di seluruh pelosok nusantara.

Dengan proses pendistribusiam barang terutama bahan pangan dan pokok di Indonesia menjadi semakin mudah dijangkau. Kemudian mampu meningkatkatkam kesejahteraan ekonomi masyarakat termasuk di daerah 3T terpencil, terluar, terisolir khususnya di Bumi Tampungang Lawo ini.

"Dengan adanya program tol laut ini sudah cukup membantu bagi para pengusaha dari segi biaya operasional dan program ini juga yang dicanangkan Presiden Jokowi membangun dari pinggiran. Jadi ketika dihentikan pasti akan berdampak ke masyarakat dalam meningkatkan ekonomi,termasuk daerah kepulauan seperti sangihe yang terletak di ujung nusantara ini," ujar Ivan Makawewe salah satu tokoh pemerhati pembangunan sangihe.

Anehnya tanpa angin tanpa hujan Tol Laut secara spontan berputar arah tanpa alasan yang komprehensif di balik perubahan rute. Apakah hal ini mengacu pada permainan percaturan politik atau pergeseran sistem penataan.?

Menanggapi dinamika ini salah satu tokoh masyarakat Sangihe Fentje Yanis mengungkapkam bahwa program Tol Laut merupakan ketetapan prinsip pembangunan presiden Joko Widodo dalam menghubungkan konektifitas lewat infrastruktur Tol Laut termasuk menekan kesenjangan harga. Dengan dirubahnya jalur saat ini berarti program tersebut akan putus ditengah jalan dan imbasnya pasti ke masyarakat perbatasan. Diharapkannya program Tol laut ini terus berkesinambungan seperti tahun-tahun sebelumnya dan visi baru presiden untuk terus berbenah membangun indonesia akan lebih cepat terwujud.

"Bayangkan saja program sudah berjalam dan berdampak positif bagi masyarakat sangihe,tiba-tiba berubah tanpa alasan atau berkordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah. Kami sebagai masyarakat perbatasan berharap program ini terus berlanjut dan dapat memberi kesejahteraan bagi khalayak banyak," harap Ketua PPWI Sangihe ini.

Lanjut dikatakannya terbengkalainya pelayan Tol Laut sekarang ini membuat kekuatiran tentang regulasi ekonomi, sedangkan akhir-akhir ini pengaruh sitem perekonomian global berdampak terhadap perekonomian di Sangihe ini. Dengan adanya Tol Laut sangatlah membantu dan dapat meringankan beban masyarakat tentang biaya termasuk pada bahan pokok dan sebagainya.

"Sebelum perubahan rute ini terus dilakukan,sebaiknya ada peninjauan kembali atas keputusan yang diberikan,sebab sejak Tol Laut masuk lapangan pekerjaan semakin terbuka dan bahan pokokpun semakin mudah ditemukan," tuturnya.

Kepala Disperimdag Feliks Gagaube saat ditemui harian ini mengatakan bahwa jalur Tol Laut yang selama ini diberlakukan yakni Surabaya-Makasar-Tahuna dan sekarang telah berubah rute dan tak lagi sandar di pelabuhan tahuna melainkan ke bitung. Otomatis biaya angkut yang akan dikeluarkan oleh pengusaha akan lebih besar ketika tol laut masih masuk sangihe.

"Benar rute tol laut telah berubaj dan selama ini penerapannya dilakukan oleh pemerintah pusat,apalagi dengan adanya tol laut harga barang sudah normal dan sangat membantu perekonomian publik atau masyarakat di wilayah-wilayah terpencil, terisolir, terluar dan pulau. Juga melalui Tol Laut telah membantu disparitas harga terhadap barang pokok dan penting lainnya yang dibutuhkan masyarakat," terangnya. Sembari menambahkan pihaknya akan menyurat langsung ke presiden Joko Widodo dan berkordinasi dengan Forkopimda serta pemerintah provinsi.(*)