Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

foto: Ratusan sopir angkot saat mempertanyakan nasib mereka di kantor DPRD Sangihe.

SANGIHE— Antrian panjang yang terus terjadi selama berbulan- bulan di dua SPBU yang ada di kota Tahuna. Akhirnya, memicu emosi para supir angkot, Selasa (23/10), ratusan sopir angkot ini, menggelar aksi demo di Kantor DPRD Sangihe.

Terpantau, aksi demo di kantor DPRD disambut Wakil Ketua DPRD Fre Jhon Sempakang,  bersama anggota DPRD lainnya dan pihak eksekutif yang diwakili oleh asisten pembangun Ben Pilat. Dalam kegiatan demo yang tertib tersebut, sejumlah anggota Polres Sangihe yang dipimpin langsung Kapolres AKBP Sudung Ferdinad napitu SIK, terlihat langsung menyambut kedatangan para pendemo saat berada di depan kantor DPRD dan mengingatkan supaya dalam menyampaikan aspirasi diharapkan tertib.

Yonex Karel salah satu pemdemo, meminta kepada instansi teknis untuk dapat menindaklanjuti yang pernah disampaikan para supir taksi, tentang penertiban gelon di SPBU. Karena selama ini semakin merajalela dan mengakibatkan antrian panjang. "Kalau dilihat terkesan instansi teknis melakukan pembiaran dengan tidak menindak tegas para pelaku yang melalukan pengisian di gelon," ungkapnya.

Selain itu, Karel menduga ada permainan antara instansi teknis dengan pembeli yang mengunakan gelon, padahal diketahui bersama tidak semua pembeli adalah nelayan. " Diharapkan praktek gelonisasi dapat segera dihentikan dan dinas terkait dapat mengawasi,  atau mengkaji ulang data nelayan penerima BBM Subsidi. Harapan kami hanya tertibkan pedagang BBM berkedok nelayan, selain merugikan pengedara ataupun mikrolet. Hal ini sudah menggangu pengguna jalan raya akibat kemacetan yang terjadi setiap hari, apalagi sejak dilakukan pertemuan dengan pihak teknis belum ada tindak lanjut yang berarti," terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Fre Jhon Sempakang menyatakan, pihaknya akan berkordinasi dengan pihak eksekutif, agar masalah ini dapat diselesaikan tanpa merugikan masyarakat banyak. "Memang BBM semua masyarakat butuhkan, jadi instansi teknis harus mampu melihat serta mengawasi kembali rekomendasi yang dikeluarkan selama ini, "harap sempakang.

Ditempat yang sama, Assisten pembangunan Ben Pilat menegaskan, pihaknya tidak melakukan pembiaran dalam menanggani masalah ini, tetapi sementara berkordinasi dengan instansi teknis dan Depo pertamina serta pihak SPBU agar praktek gelonisasi ini dapat dihentikan sementara. "Kami akan memeriksa kembali penerima rekomendasi pembelian BBM yang mengatasnamakan nelayan, yang pasti apa yang diharapkan masyarakat akan ditindaklanjuti dan dicarikan solusinya," sebut Pilat.(*)