Asisten l Ajak Lurah dan Sangadi Sukseskan Pilkada 2024

06 Juni 2024 08:26
74
Kotamobagu
Klik Sulut 01

Kliksulut,- KOTAMOBAGU– Asisten I Pemkot Kotamobagu, Nasli Paputungan, mengajak seluruh lurah dan sangadi se Kota Kotamobagu untuk turut mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.

Hal ini disampaikan Nasli Paputungan saat menghadiri kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kotamobagu dalam rangka sosialisasi tahapan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kotamobagu tahun 2024, bertempat di Cafe Futsal Kotamobagu, Kelurahan Kotobangon, Senin (3/6/2024).

“Sebagai Asisten yang membawahi pemerintahan tidak henti-hentinya saya menyampaikan bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada ini tergantung pada kita semua, termasuk lurah dan sangadi selaku ujung tombak sekaligus perpanjangan tangan pemerintah maupun KPU dan Bawaslu di wilayah,” kata Nasli.

Nasli menegaskan, pemerintah daerah siap bersama KPU, Bawaslu dan seluruh komponen dalam mensukseskan hajatan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

“Pemerintah nantinya akan memfasilitasi terkait penyelenggaraan Pilkada seperti Pemilu yang baru saja dilalui, karena berkaitan dengan tempat pemungutan suara tentunya pihak penyelenggara dalam hal ini KPU akan berhubungan dengan pemerintah mulai dari tingkatan kabupaten dan kota hingga kecamatan serta kelurahan dan desa,” ujarnya.

Ditambahkannya, suksesnya penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 ini tentunya menjadi komitmen pemerintah daerah hingga ke tingkatan paling bawah yakni kelurahan dan desa. Untuk itu, Nasli pun meminta para camat, lurah dan sangadi agar secara dini mulai mensosialisasikan pelaksanaan tahapan Pilkada di wilayahnya masing-masing.

“Keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam Pemilu barusan cukup tinggi yakni 84 persen, hal ini tentunya diharapkan bisa sama bahkan lebih dalam penyelenggaraan Pilkada nanti. Olehnya kami minta kepada camat, lurah dan sangadi agar mensosialisasikan pelaksanaan tahapan Pilkada ini dalam setiap kesempatan, terutama pada agenda kegiatan hajat-hajat kemasyarakatan di wilayahnya masing-masing, kemudian ada juga Rabu Bicara Pilkada yang digagas KPU, itu juga harus dimanfaatkan sebagai wadah untuk sosialisasi,” imbau Nasli.

Selain mengajak partisipasi masyarakat, para camat, lurah dan sangadi juga diminta untuk mampu menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing. “Termasuk juga mampu meredam isu-isu yang nantinya muncul dalam pelaksanaan Pilkada nanti,” tandasnya.

Kegiatan turut dihadiri Komisioner KPU Kotamobagu masing-masing Ivan Bernard Tandayu, Ilmi Khaidir Paputungan dan Hairun Laode, Sekretaris KPU Kotamobagu Frans Tuto Manoppo, Kabag OPS Polres Kotamobagu Kompol Luther Tadung, mantan Ketua KPU Bolmong Fahmi Gobel, para camat, lurah/sangadi se Kota Kotamobagu. (Gry)

PPA Kotamobagu Tangani 48 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan///

Kliksulut,- KOTAMOBAGU– Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan masih menjadi fenomena miris yang marak terjadi di berbagai daerah salah satunya di Kota Kotamobagu.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kotamobagu melalui UPTD PPA mencatat, hingga Juni 2024 ada 48 laporan permasalah atau kekerasan anak dan perempuan.

“Tahun 2024, kami menerima 48 laporan permasalah perempuan anak. Sampai hari ini sudah ada 15 laporan yang terproses di unit PPA dan sisanya dalam tahap asesmen dan proses mediasi,” kata Kepala UPTD PPA DP3A Kotamobagu, Susilawaty Gilalom.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kasus kekerasan anak dan perempuan. “Faktor ekonomi, pendidikan dan kurangnya pemahaman tentang perlindungan anak dan perempuan yang menjadi penyebabnya,” ujarnya.

“Dari 48 laporan permasalahan perempuan dan anak ini, sebanyak 31 laporan anak dan 17 perempuan, dengan permasalahan kekerasan seksual, psikis, fisik, penelantaran dan KDRT,” tambahnya.

Ia pun menghimbau kepada seluruh masyarakat Kotamobagu agar bisa bekerjasama dengan pihak DP3A dan UPTD PPA dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

“Pemerintah Kotamobagu telah melakukan kerjasama dengan pihak Polres, Polsek, Desa/Kelurahan, pihak sekolah, jadi masyarakat dapat melapor ke pihak terkait jika melihat atau mengalami kekerasan,” jelasnya. (Gry)