Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Kliksulut.com, Bolsel - Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), dipertanyakan terkait penindakan oknum anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang diduga dengan sengaja memasang bendera Partai Politik (Parpol).

Kontroversial ini, bermula dari laporan masyarakat tentang oknum anggota PPS di Kecamatan Bolaang Uki, yang konon diduga terlibat dalam pembentukan salah satu bendera Parpol, di Desa Tolondadu.

Berdasarkan informasi yang didapatkan, bahwa AT disebut terlibat dalam pendirian bendera Parpol tersebut.

Dalam perspektif masyarakat sekitar, anggota PPS memegang peran penting dalam menjaga netralitas dan objektivitas. Namun, seruan untuk menjaga netralitas tampaknya belum sepenuhnya membumi.

Salah satu warga yakni Ikbal, berpendapat bahwa seharusnya bendera partai tidak boleh dibiarkan berdiri jika didirikan tanpa izin.

"Logika ini, jika bendera telah dipasang dan bukan oleh oknum yang berwenang, mengapa tidak segera dicabut?” ujar Ikbal dengan nada skeptis.

Tidak hanya itu, Ikbal pun menaru keraguan atas integritas KPU Bolsel pun ikut muncul, dimana keengganan lembaga tersebut untuk mengambil tindakan yang tegas dan terbuka, membuat banyak pihak menilai apakah KPU masih mampu berjanji dengan transparan.

"Sampai saat ini, tanggapan KPU Bolsel tidak lebih dari klarifikasi saja, dan tindakan nyata belum terlihat," tegas Ikbal.

Di sisi lain, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Bolsel, Fijey Bumulo menyatakan bahwa langkah awal klarifikasi terhadap oknum PPS telah diambil.

"Kami telah melakukan klarifikasi, dan sejauh ini, prosedur internal telah dijalankan. Namun, masih ada tahapan selanjutnya untuk memastikan langkah yang tepat," terang Fijey.

Lanjutnya, bahwa KPU Bolsel belum dapat mengambil keputusan akhir, dimana sebagian komisioner berada di luar daerah, sehingga menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat.

"Hasil keputusan akan kita tunggu hingga Senin mendatang. Beberapa komisioner saat ini tengah mengikuti acara di Manado," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Sosdikli, Parmas, dan SDM Marlia Lumali mengungkapkan bahwa klarifikasi telah dilakukan oleh sejumlah komisioner lainnya.

"Yang klarifikasi pak Fijey. Saya TL dan saya belum menanyakan soalnya ada kgiatan. Memang itu divisi, tapi saya kan TL karena tetap akan lewat SDM," tukasnya. (***)