Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

                    Iskandar Kamaru

KLIKSULUT, BOLSEL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), kembali menargetkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Enam dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) wilayah Sulawesi Utara (Sulut). Untuk itu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diminta proaktif dalam memberikan dokumen yang diperlukan BPK.

Hal ini ditegaskan Bupati H Iskandar Kamaru SPt, pada acara Entry Meeting Pemeriksaan Pendahuluan bersama tim BPK, Selasa (11/2) kemarin.

“Kita harus mampu mempertahankan predikat WTP dari BPK RI. Makanya, OPD diminta untuk proaktif dalam memberikan dokumen yang diminta oleh BPK,” tegasnya.

Hal ini kata Bupati, perlu untuk selalu diingatkan kepada pemangku kepentingan dilingkup Pemkab Bolsel. Sebab, kelalayan dari OPD tertentu, bisa saja merubah hasil penilaian yang dilakukan BPK. “Jangan sampai ada kedapatan OPD yang sengaja memperlambat dokumen yang diminta, karena akan ada sanksi tegasnya,” imbaunya.

Lanjut Bupati, jangan ada OPD yang Tugas Luar (TL) selama ada audit sementara BPK. “Kalau belum terlalu urgen diwakilkan saja, OPD jangan dulu keluar daerah,” tuturnya.

Diketahui, Bupati sendiri turut didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Marzanzius Arvan Ohy SSTP, Asisten III Rikson Paputungan SPd MPd, Inspektorat Daerah Drs Ridel D Paputungan ME dan para pimpinan OPD yang ada. (*)