Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Perwakilan forum anak daerah (FAD) Kabupaten Bolmong dari SMK Negeri 1 Passi saat foto bersama Sekda Bolmong, Tahlis Gallang usai musrenbang.

KLIKSULUT, BOLMONG – Pemerintah Kabupaten (pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) melibatkan Forum Anak Daerah (FAD) dalam mengawal proses pembangunan daerah mulai dari tahap perencanaan. Itu dibuktikan dengan keikutsertaan perwakilan FAD Bolmong dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RKPD Bolmong tahun 2019 tingkat kecamatan, yang digelar di Desa Poopo, Kecamatan Passi Barat, Rabu (5/2) kemarin.

Pada kesempatan tersebut, salah satu pelajar dari SMA Negeri 1 Passi, Nasaputri Salmon (17) yang mewakili FAD Bolmong, menyampaikan beberapa poin usulan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak serta perlindungan anak. Diantaranya, pembangunan ruang kelas baru ramah anak, pembangunan laboratorium ramah anak, perpustakaan atau pojok baca anak, rehab sekolah, pengadaan guru, pengadaan buku bacaan atau pusat informasi layak anak, pembangunan ruang bermain ramah anak di semua Desa/kecamatan, beasiswa untuk anak kurang mampu, pengadaan meja tulis, fasilitas sekolah ramah anak, fasilitas puskesmas ramah anak, percepatan penerbitan akta kelahiran dan kartu identitas anak  secara terpadu, pembentukan forum perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di semua desa, serta ruang publik ramah anak disabilitas.

“Kami dari forum anak daerah berharap usulan kami ini dapat diprioritaskan. Serta berharap, forum anak dapat terus dilibatkan dalam mengawal proses pembangunan daerah,” ungkap Nasaputri di hadapan peserta Musrenbang.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bolmong, Tahlis Gallang menyampaikan, bahwa penting melibatkan Forum Anak dalam proses pembangunan daerah. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tahun 1990 tentang hak anak. “Ada sekitar Sepuluh poin hak anak yang wajib dipenuhi. Salah satunya adalah setiap anak itu berhak untuk berperan dalam pembangunan. Serta keterwakilan atas suara mereka dalam perencanaan pembangunan,” kata Tahlis, kemarin.

Lebih lanjut, Tahlis menuturkan, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, juga semata-mata untuk generasi yang akan datang. Sehingga penting untuk mempertimbangkan semua aspek termasuk yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak. “Pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini berkaitan dengan masa depan anak-anak kita juga. Jadi akan lebih baik ketika mereka dilibatkan langsung sejak dari tahap perencanaan. Dan apa yang sudah diusulkan itu akan kita akomodir dalam proses penganggaran. Meksi itu akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan daerah,” tandasnya.(*)