Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

                                                                                    Foto: Olly Dondokambey terima penghargaan

 KLIKSULUT,MANADO - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dibawah komando Gubernur Olly Dondokambey kembali mengukir prestasi tingkat nasional. Kali ini, orang nomor satu di Sulut ini menerima penghargaan National Procurement Award 2019 pada kategori “UKPBJ dengan Tingkat Kematangan Level 3 pada 9 Variabel” dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

 Penghargaan ini diterima Gubernur Olly dalam rangkaian acara Rakornas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) yang digelar di Balai Sidang Jakarta Convention Center, Rabu (6/11).

“Terima kasih kepada semua pihak yang selama ini bekerja bersama dengan kami dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di ruang lingkup pemprov Sulut, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan masyarakat di berbagai bidang,” kata Gubernur Olly.

 Dari 606 UKPBJ se Indonesia yang memiliki kematangan level 3 baru 3 daerah yaitu : Provinsi Sulut, Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. Penilaian ini berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi kelembagaan pengadaan barang/jasa dan tata kelolanya. Rakornas yang dibuka langsung Presiden Joko Widodo mengangkat tema “Transformasi Pengadaan di Era Digital untuk SDM Unggul Indonesia Maju”.

Jokowi menyatakan hanya dengan waktu dua bulan sulit memproses pekerjaan konstruksi.Dia mengatakan tak banyak kontraktor yang mau mengerjakan proyek secara cepat. Apalagi kualitas pekerjaan berpotensi buruk jika terburu-buru karena mengejar target.

Pekerjaan juga bakal terhambat karena prosesnya dilakukan ketika musim hujan sedang berlangsung. “Saya mengerti, enggak mungkin pekerjanya pakai payung. Sudah bohong itu,” kata Jokowi.

Jokowi menjelaskan, masalah terjadi karena pola pikir dari birokrat di Indonesia yang senang mengerjakan sesuatu di akhir masa tenggat. Prosesnya pun kerap kali dilakukan secara manual, meski sistem pengadaan barang dan jasanya sudah secara elektronik.

 “Buat apa bangun sistem seperti itu kalau bulan November masih ada e-tendering? Kalau epurchasing masih oke. Kita ini senangnya kejar-kejaran. Mindset ini harus diubah,” ucapnya.

Atas dasar itu, Jokowi meminta agar persoalan ini tidak terjadi Iagi di masa depan. Mantan Walikota Solo itu meminta agar proses lelang pengadaan barang danjasa ke depannya dilakukan sejak awal tahun.

Dengan demikian, proses konstruksi tidak akan terburu-buru dan kualitas proyek menjadi bagus. “Kontraktornya juga enak, tidak dikejar-kejar kayak hantu,” ujarnya. Sebelumnya, Menteri Perencanaan pembangunan nasional/Ketua Bappenas, Suharso Monoharfa dalam arahannya mengingatkan penerapan Satu Data Indonesia sesuai Perpres 39 tahun 2019, sehingga seluruh proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dapat dilakukan secara optimal.

 Sementara itu, Menpan RB, Tjahjo Kumolo berjanji segera melakukan pembenahan terhadap ASN dan Jabatan Fungaional ke depan sehingga ASN sebagai penggerak pembangunan dapat dilakukan secara optimal dalam mendukung transformasi pengadaan.(dhy)