Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

KLIK SULUT,BOLMONG – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey menegaskan tidak akan memberikan izin untuk pengembangan kelapa sawit di Sulut. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri bulan bakti gotong royong masyarakat (BBGRM) di Bolaang Mongondow Selatan, baru-baru ini.

“Selama saya gubernur, tidak akan pernah mengizinkan ada kelapa sawit di Sulut. Karena  budaya orang Sulut adalah, kelapa yang menjadi lambang provinsi Sulut,” tegas Olly. Lebih lanjut, orang nomor satu di bumi nyiur melambai itu juga menyebutkan, selama dirinya menjabat Gubernur Sulut, belum pernah memberikan izin bagi perusahaan sawit yang ingin berinvestasi di daerah yang dia pimpin itu.

Saat ini, di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) sendiri, ada 9 perusahaan pengembang kelapa sawit yakni, PT Inobonto Indah Perkasa (IIP), PT Anugerah Sulawesi Indah (ASI), PT Karunia Kasih Indah (KKI), PT Global International Indah (GII), PT Anugerah Bolmong Indah (ABI), PT Bolmong Indah Utama (BIU), Bolmong Indah Perkasa (BIP), PT Sino Global Perkasa (SGP), dan PT Tomini Indah Perkasa (TIP).

Salah satu perusahaan yakni, PT Anugerah Sulawesi Indah, yang beroperasi di desa Lolak, Kecamatan Lolak, sampai dengan saat ini keberadaannya masih ditolak warga setempat. Pasalnya, keberadaan PT ASI, telah mengambil alih lahan yang digunakan masyarakat untuk berkebun.

“Sesuai dengan lahan hak guna usaha (HGU), luasnya sekitaran 600 hektare. Lahan ini sebelumnya dikuasai oleh PT Mongondow Indah namun tidak dikelola, sehingga diminta oleh masyarakat untuk berkebun. Namun selang 4 tahun terakhir, PT ASI datang mengambil alih berdasarkan izin yang dikantongi,” kata Maruf Paputungan, warga Lolak.

Adanya pernyataan dari gubernur mendapat respon positif dari Maruf dan warga lainnya. Mereka berharap, lahan yang ada sekarang tetap digunakan warga. “Kami di sini mendukung sepenuhnya pernyataan gubernur itu. Sebaiknya lahan ini dijadikan lahan perkebunan atau untuk perluasan desa, bukan untuk perusahaan kelapa sawit,” sahutnya.

Sementara itu, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow menuturkan, yang menjadi persoalan, izin itu sudah terbit sebelum, Olly Dondokambey menjadi gubernur. “Saya mengerti apa yang menjadi pemikiran dari pak gubernur. Sebab, lambang Sulut adalah pohon kelapa, tentu ada kekhawatiran dari gubernur jangan sampai ini, Sulut ditanahnya sawit, lambang Sulut sudah tidak ada gunanya lagi,” ucap Yasti, saat ditemui di kantornya, belum lama ini.

Terkait keberadaan perusahaan sawit di Bolmong, ia mengatakan bahwa, izin kesembilan perusahaan sawit telah terbit sebelum dirinya menjabat bupati. Meski begitu kata Yasti, Pemkab Bolmong akan mendukung kebijakan yang diambil oleh Pemprov Sulut.

“Kalau pak gubernur sudah mengambil langkah itu, kita pemerintah kabupaten mengikuti langkah itu, tapi tidak boleh kita menggugurkan izin sawit yang sudah ada. Yang sudah ada silakan tetap berjalan. Kalaupun ada yang baru mengusulkan hari ini, tentu saya juga tidak akan mengizinkan,” pungkasnya.(*)