Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Klik Sulut , KOTAMOBAGU – Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) diganti. Pejabat sebelumnya adalah Devie Ch Lala digantikan oleh Ahmad Yani Umar dengan status yang sama, yakni Plt. Serah-terima SK dilakukan di ruang kerja wakil wali kota, Selasa (18/6).

Ahmad Yani Umar saat ini tercatat sebagai pejabat definitive Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Sedangkan Devi Ch Lala dikembalikan ke jabatan sebelumnya, yakni Sekretaris Dinkes. “Penggantian pejabat ini adalah hal yang biasa dalam pemerintahan, apalagi statusnya masih Plt. Ini dilakukan semata untuk peningkatan kinerja dan pelayanan,” kata Nayodo.

Senada, Wali Kota Tatong Bara, mengungkapkan penunjukan Ahmad Yani Umar sebagai Plt Kepala Dinkes didasari pada kebutuhan serta pelaksanaan tugas dan pelayanan. “Sejauh ini Pak Devi (pejabat sebelumnya) sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Itu dibuktikan dengan diraihnya opini WTP, karena salah satu yang dibereskan adalah di Dinas Kesehatan. Namun saat ini Dinas Kesehatan punya tugas yang sedikit lebih berat berkaitan dengan pengoperasian Rumah Sakit Kotamobagu,” kata wali kota, kemarin.

Wali kota mengungkapkan, pejabat sebelumnya tetap menjalankan tugas sebagai sekretaris. Sementara pejabat yang baru ditunjuk diberi tugas menyelesaikan proses Sistem Informasi Manajemen (SIM) Rumah Sakit. “SIM RS ini erat kaitannya dengan Dinas Kominfo. Untuk lebih mempermudah tugas, sehingga Pak Yani diberi tugas untuk menghendel Dinas Kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ahmad Yani Umar, mengaku dirinya siap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Plt Kepala Dinkes. Soal SIM Rumah Sakit yang ditargetkan, ia mengatakan akan berupaya menyelesaiakannya dalam waktu empat bulan. “Saya diberi tugas untuk menyelesaikan SIM Rumah Sakit. Ini penting karena berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehata, baik diinternal rumah sakit maupun yang akan dirujuk. Kedepannya pelayanan Rumah Sakit Kotamobagu sudah berbasis IT. Pasien yang akan dirujuk bisa melapor lewat sistem android atau SMS gateway. Sebagai penunjang, akan disiapkan juga dashboar khusus untuk aplikasi rumah sakit,” ujarnya.

Dengan adanya SIM Rumah Sakit, ia menuturkan pasien tidak perlu lagi berdesakan saat membutuhkan pelayanan. “Pasien bisa mendaftar lewat online. Tentu ini akan sangat memudahkan pelayanan. Kemudian untuk pembayaran, akan diterapkan sistem pembayaran melalui internet banking atau sms sms banking,” tuturnya.

Kepala Plt Kepala Dinkes, jabatan Lurah Mongkonai juga diganti dari pejabat sebelumnya Samsudin Potabuga kepada Sulastri Paputungan sebagai pejabat Plt  yang baru. SK pemberhentian pejabat lama serta SK pengangkatan pejabat yang baru juga sudah diserahkan Wakil Wali Kota, Nayodo Koerniawan, di ruang kerjanya. Alasannya penggantiannya adalah untuk peningkatan kinerja dan pelayanan. (*)

Klik Sulut, KOTAMOBAGU – Pemerintah Kota (Pemkot) menggelar pertemuan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Kotamobagu, Rabu (19/6). Pertemuan itu dilaksanakan di ruang kerja Wakil Wali Kota, dan dihadiri Kepala BPJS Cabang Kotamobagu serta kepala SKPD terkait.

Dalam pertemuan itu, pihak BPJS menyampaikan agar Pemkot maupun pengelolah rumah sakit untuk mulai memberlakukan penggunaan finger print bagi peserta BPJS. Hal itu penting dilakukan untuk mengantisipasi kecurangan. “Perlu ada antisipasi terjadi kecurangan. Misalnya, pasien peserta BPJS yang meninggal dunia tapi kepesertaannya dimanfaatkan orang lain. Begitu juga dengan pasien yang sudah dijadwalkan tapi belakangan tidak jadi berobat, namun rumah sakit masih melakukan klaim. Ini yang perlu diantisipasi,” kata Kepala BPJS Cabang Kotamobagu, Suci Wulandari.

Ditambahkannya, penerapan finger print itu baru akan diberlakukan tahun depan. “Sekarang ini baru tahap sosialisasi. Nanti tahun depan baru rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS sudah wajib menerapkannya,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Nayodo Koerniawan, mengungkapkan penggunaan finger print khusus pasien BPJS itu adalah untuk peningkatan pelayanan agar lebih baik. “Ini sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan BPJS oleh orang-orang yang tidak berhak. Nantinya kedepan finger print ini akan diletakkan di Puskesmas maupun rumah sakit, sehingga pelayannya lebih tepat,” ungkapnya.

Pada pertemuan itu, Pemkot juga mendapat banyak mendapat masukan terkait penggunaan mobil ambulance, dan perlu ditindaklanjuti. (*)