Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

foto: Wakil Wali Kota bersama pejabat Forkopimda dan beberapa kepala daerah yang hadir dalam Rakornas.

MANADO—Mewakili Wali Kota, DR Ir G.S Vicky Lumentut SH MSi DEA, Wakil Walikota, Mor Dominus Bastiaan SE mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kewaspadaan Nasional dalam rangka pemantapan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 yang digelar di kantor Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri.

Rakornas tersebut dibuka sekalagius memberi pengarahan, Menko Polhukam, Dr H. Wiranto SH yang diwakili Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri, Soedarmo, di Makasar.

Soedarmo mengatakan bahwa kegiatan hari ini adalah sebagai kegiatan finalisasi dari pemerintah. “Pemilu waktunya sudah sangat dekat tinggal beberap hari lagi, pertemuan hari ini adalah pertemuan terakhir bagi seluruh pemangku kepentingan. Guna memastikan kesiapan dari masing-masing stakeholder dan pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu serentak yang akan diselenggarakan tanggal 17 April 2019 akan datang,” terangnya.

Pemilu sebelumnya pemerintah melaksanakan rakornas secara menyeluruh. Namun pada tahun ini, pelaksanaan rakornas dilakukan secara perregional, karena pemerintah ingin menyatukan menyamakan persepsi dan menampung berbagai persoalan yang mungkin terjadi. “Jadi, intinya hari ini kita ingin mendengarkan dari masing-masing seluruh penyelenggara, khusunya bagi aparat keamanan, KPU juga pemangku kepentingan apa-apa saja yang akan menjadi kendala yang akan dihadapi nanti,” tambahnya.

Sementara Direktur Kewaspadaan Kemendagri, DR Akbar Ali MSi, sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Rakornas menyampaikan tujuan yang akan dicapai melalui rakornas. “Pemilu diharapkan berlangsung iklim demokrasi yang damai dan kondusif serta berkesinambungan. Terjalin sinergisitas antara pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pihak terkait dalam menjalankan tugas,” jelasnya.

Hadir pula dalam kegiatan tersebut, Gubernur se-Sulawesi, Bupati, Wali Kota, Kesbangpol Provinsi, Kabid Poldagri, Kabid Wasnas, unsur Forkopimda Provinsi dan kabupaten/kota.(*)