Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Foto : Sejumlah pejabat Pemkab Bolsel saat menerima kunjungan monitoring oleh tim Korsupgah KPK RI dalam rangka upaya pencegahan korupsi.

BOLSEL—Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menempati peringkat 36 dalam upaya pencegahan korupsi berbasis Monitoring Center of Prevention (MCP) provinsi, kabupaten/kota dan lembaga se-Indonesia. 

Sebagaimana yang disampaikan Sekertaris Daerah Arvan Ohy, berdasarkan data yang diinput dari Pemkab Bolsel, hasil monitoring KPK menempatkan kabupaten Bolsel berada pada peringkat 36 se-Indonesia dalam hal upaya pencegahan korupsi. "Dari hasil pendampingan KPK, terus terang sangat baik pencapaiannya dimana Bolsel menempati peringkat yang cukup memuaskan,"ujarnya. 

Meski demikian, Sekda mengakui hasil tersebut bukan berarti Bolsel sudah bebas korupsi, upaya pencegahan harus terus dilakukan. "Diharapkan melalui aplikasi dan sistem informasi yang terbuka, pengelolaan keuangan dapat lebih baik dan bebas korupsi,"ujarnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu saat berkunjung di Bolsel, Ketua Devisi Supervisi Dan Pencegahan KPK RI Sulawesi Utara (Sulut) Indra Furqon menyampaikan, bahwa MCP merupakan aplikasi pencegahan korupsi yang bisa diakses oleh semua orang dimana masyarakat bisa tahu tentang hal-hal yang dipantau dan dinilai oleh KPK terkait penyelenggaraan pemerintah daerah. “Tujuan didesign aplikasi MCP adalah untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan tidak koruptif dimana semua kegiatan dipantau KPK melalui aplikasi MCP”, jelasnya.

Dikatakannya, ada delapan masalah utama yang menjadi fokus perhatian Korsupgah KPKK, dimana kedelapan masalah tersebut sudah terintegrasi dalam menu aplikasi MCP yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan terpadu satu pintu, dana desa, manajamen SDM di Pemda, optimalisasi pendapatan daerah, Kapabilitas pengawasan pemerintah dan manajamen aset daerah.

Indra Furqon juga mengahrapkan, agar pengawasan terhadap pemerintah lebih efektif, dirinya meminta masyarakat untuk tetap melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan terus memberikan masukan kepada KPK karena birokrasi yang bersih dan melayani semestinya tidak hanya berbicara di atas aplikasi. “sejumlah penilaian kami kepada Pemkab Bolsel sudah baik. Namun harus ada counter dari masyarkat atas upaya KPK dan Pemkab Bolswl yang sudah memiliki semangat yang sama untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani,"pungkasnya.(*)