Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

foto: Wakil Bupati Helmud Hontong saat mengikuti FEKK 2018.

SANGIHE— Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong SE menghadiri Seminar Forum Ekonomi Kementrian Keuangan (FEKK) 2018 dengan tema ’Perkembangan Ekonomi dan APBN Untuk Pemerataan Pembangunan’. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementrian Keuangan di Hotel Grand kawanua Novotel Manado digelar pada Rabu (17/10).

Seminar yang dibuka oleh Asisten Ekonomi Pembangunan Setprov Sulawesi Utara Rudi Mokoginta mewakili Gubernur Olly Dondokmbey mengatakan dalam sambutannya memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih atas penyelenggaraan seminar nasional ini. Menurut Mokoginya, kegiatan ini sangat bermanfaat dan memiliki nilai strategis dan melalui forum ini juga dapat berbagai masukan konstruktif, baik oleh narasumber maupun peserta untuk pengembangan daerah, agar dapat dicarikan solusinya demi kemajuan Sulut kedepan. "Potensi dan karakteristik wilayah Sulut ini merupakan anugerah Tuhan di sektor kelautan dan pesisir, pertanian, perkebunan dan pariwisata menghadirkan harmoni geoposisi dibibir pasifik, yang terus disinergikan melalui perencanaan pembangunan disetiap Kabupaten/Kota diwilayah Propinsi Sulawesi Utara yang mengacu  pada Visi dan Misi Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara,"ujar Mokoginta.

Dalam kegiatan ini juga menghadirkan narasumber yang hadir yakni Kurnia Hairy dari Direktorat Penyusunan APBN, Dr Ihda Muktiyanto SE MSc dari Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementrian Keuangan RI, Muhdi SE SIP MIS Phd, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Propinsi Sulawesi Utara dan Dr Noldi Tuerah Regional Economist Kemetrian Keuangan RI yang masing-masing membawakan materi terkait Perkembangan Perekonomian dan APBN Indonesia, Utang Negara sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan, Pembangunan berkeadilan dan kinerja fiskal di Sulut dan Kinerja ekonomi Sulawesi Utara.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Sangihe ketika diberi kesempatan, menyampaikan beberapa usulan yang merupakan harapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, agar dalam merumuskan kebijakan dan regulasi kiranya mempertimbangkan karakteristik wilayah Sangihe, yang merupakan daerah kepulauan baik dalam penanganan BPJS, operasinalisasi Tol Laut dan Pengelolaan Dana Desa. "Dalam meningkatkan perekonomian di Sangihe, kami butuh dukugan pemerintah provinsi dan pusat. Setiap program yang dijalankan juga sesuai dengan program ODSK dan Nawa Cita, harapan masyarakat perbatasan sinergritas tersebut dapat berjalan untuk kemajuan daerah, terutama negara indonesia tercinta," pungkas Wabup.(*)