Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

KLIK SULUT, KOTAMOBAGU- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kotamobagu Meiddy Makalalag, memberikan arahan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) dalam rangka penyusunan RKPD Kota Kotamobagu 2024. Bertempat di ballroom Hotel Sutan Raja Kotamobagu, Senin 27 Maret 2023.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri oleh sebagian anggota DPRD Kota Kotamobagu yakni, Feiba Tumundo, Yunita Lontoh, Agus Suprijanta, Royke Kasenda, Beige Gobel, Alfitri Tungkagi, Eka Sartika Mashoeri dan Abas Limbalo.

Saat memberikan arahan, Meiddy menyebutkan pentingnya peningkatan sumber pendapatan daerah untuk menutupi beberapa sumber pendapatan dari pusat yang saat ini berkurang jauh.

“Satu hal yang perlu kita sampaikan ibu wali, bahwa dalam rangka peningkatan sumber pendapatan asli daerah kita kedepan, kolaborasi antara pemerintah dan DPRD dalam rangka bagaimana merevisi semua regulasi yang bisa menutupi kekurangan yang ada,” kata Meiddy.

“Insyaallah kedepan kita sekarang di DPRD bersama pemerintah Kota Kotamobagu lagi berupaya ada dua rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Pertama berkaitan dengan badan usaha milik daerah yaitu perusahaan air minum dan kedua perusahaan PD Pasar. Dikala 2 ini juga bisa dimaksimalkan, insyaallah kedepan target – target kita akan lebih, karena kota bisa menghitung indikator – indikator pendapatan yang bisa kita tingkatkan dari beberapa sumber tadi,”.

Meiddy berharap, agar semua sumber pendapatan daerah yang disebutkan, akan membantu peningkatan sumber pendapatan daerah, sebab sebuah kota bisa disebut maju dikala sumber pendapatan daerahnya meningkat.

“Ke Depan juga dengan Badan Layanan Umum (BLU) di rumah sakit, itu juga dengan kemandirian rumah sakit inshaallah itu juga bisa menjadi salah satu sektor pundi – pundi pendapatan asli daerah. Sehingga indikator ukuran dari mana maju kota kita bisa melihat sejauh mana peningkatan pengelolaan sumber pendapatan. Karena daerah bisa maju kalau ada anggaran dari beberapa sumber, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun anggaran dari daerah sendiri lewat tadi. Pengelolaan pendapatan asli daerah,” pungkasnya (Advertorial)