Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Ilustrasi

BOLMONG—Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) diduga kuat masih dihuni para Aparatur Sipil Negara (ASN) bermental korup. Terang saja, instansi yang membidangi kesehatan itu disebut-sebut sabagai sarang pungli (pungutan liar).

Informasi yang dirangkum media ini, sejumlah staf di jajaran Dinkes Bolmong mengaku, kesulitan dalam mengurus kenaikan pangkat. Pasalnya, untuk pengurusan berkas dikenakkan tarif Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta oleh oknum di Dinkes Bolmong. “Katanya untuk biaya administrasi. Dan biaya tersebut sudah termasuk pengurusan di BKPP (Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan),” aku sejumlah PNS di jajaran Dinkes Bolmong, yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Lebih lanjut, nominal biaya tersebut berlaku untuk pengurusan perorangan. Tapi kalau diurus kolektif (lebih dari satu orang), biayanya hanya sekitar Rp 300-an ribu. “Ada juga beberapa teman saya yang hanya bayar 300-an ribu. Itu lantaran ada beberapa orang yang mengurus bersamaan (kolektif),” ucap sumber. Sementara itu, Kepala Dinkes Bolmong, Sahara Albugis saat dikonfirmasi mengaku belum mendengar informasi adanya dugaan praktik pungli di kantor yang dia pimpin. “Saya belum dengar informasi itu. Tapi nanti akan saya kroscek. Kalau kedapatan pasti ada sanksi tegas. Terima kasih atas informasinya,” singkat Sahara Albugis, saat dikonfirmasi disela pelaksanaan Musrenbang RKPD 2019 Pemkab Bolmong, Senin (9/4/2018).

Di tempat yang sama, Kepala BKPP Bolmong, Umarudin Amba, selaku instansi teknis terkait kepagawaian juga mengaskan, dalam pengurusan kenaikan pangkat, pihaknya tidak pernah memungut biaya sama sekali. “Kalau ada yang meminta bayaran, tolong laporkan ke saya karena itu merupakan pungli. Entah itu dari SKPD lain maupun oknum di internal BKPP. Kalau kedapatan maka akan dikenakkan sanksi disiplin, termasuk bisa dicopot dari jabatan,” tegas Umarudin.

Mantan Camat Dumoga Tenggara ini juga sangat menyayangkan, adanya dugaan praktik pungli yang mencatut nama BKPP. Dia mengaku, akan menyelidiki oknum tersebut. “Saya akan cari tau. Apalagi persoalan pungli ini juga menjadi salah satu prioritas Bupati untuk diberantas dari jajaran Pemkab Bolmong,” tukasnya.

Di sisi lain, prakti pungli ini merupakan musuh besar Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow. Sejak dilantik Mei 2017 lalu, orang nomor satu di Bolmong itu kerap meneriakkan pemberantasan pungli di jajaran pemerintahan yang dia pimpin. Terbukti, sudah ada pimpinan SKPD serta pejabat lainnya yang dicopot dari jabatannya lantaran kedapatan melakukan pungli. “Jangan coba-coba karena saya pun tidak main-main dengan persoalan ini,” tukas Bupati.(tim)