Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

 

KLIKSULUT, MANADO – Wakapolda Sulut Brigjen Pol Drs. Alex Mandalika mengingatkan kepada seluruh personil pengemban fungsi anggaran di Polda Sulut dan jajaran, sebelum melaksanakan alokasi anggaran TA 2020 dan perbaikan TOR dan RAB, yang perlu diperhatikan adalah kebijakan-kebijakan Pemerintah yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah tahun 2020.

 

Dimana katanya, Pemerintah telah mennetukan prioritas nasional rencana kerja tahun 2020, yaitu meliputi pembangunan manusia, penguatan konektivitas, peningkatan nilai tambah ekonomi, pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air serta stabilitas keamanan nasional.

 

Hal tersebut ia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Sosialisasi Alokasi Anggaran dan Perbaikan TOR dan RAB, yang diikuti oleh seluruh PJU Polda, para Kapolres/ta jajaran dan para pengemban fungsi perencanaan dan anggaran jajaran Polda Sulut.

 

“Penjabaran kelima prioritas nasional tersebut yang dapat dikaitkan dengan tugas pokok fungsi Polri yaitu pada poin 5 program prioritas nasional tahun 2020 dalam rangka stabilitas keamanan nasional yang meliputi keamanan dan ketertiban masyarakat dan keamanan siber, pertahanan wilayah nasional, kepastian hukum dan reformasi birokrasi serta efektivitas diplomasi,” ujarnya.

 

Guna menyukseskan prioritas nasional, rencana kerja pemerintah tahun 2020 tersebut, Polri telah menetapkan sasaran prioritas tahun 2020 yang terdapat pada surat edaran tentang pedoman perencanaan Kapolri tahun 2020.

 

Kapolri melalui Asrena Kapolri katanya juga telah menetapkan alokasi anggaran untuk Polda Sulut T.A. 2020, dimana sudah terpenuhi sebesar 83,08 % dari usulan pagu ideal Polda Sulut T.A. 2020.

 

“Anggaran tersebut telah dijabarkan Rorena ke tiap-tiap satker jajaran Polda Sulut pada saat pelaksanaan Rakor di Jakarta dalam rangka penyusunan alokasi anggaran T.A. 2020 beberapa hari yang lalu dan telah menyusun TOR dan RAB, namun masih ada didapati kekeliruan dalam penyusunan TOR dan RAB dimaksud, oleh karena itu kewajiban Kasatker untuk memperbaikinya selaku kuasa pengguna anggaran (KPA) dan penanggung jawab,” ujar Wakapolda didampingi Irwasda Kombes Pol Kliment dan Karo Rena Kombes Pol Andik.(dhy)