Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Wali Kota Bitung Max Lomban saat menghadiri Rakor di Hotel Bidakara, Jakarta

KLIKSULUT.COM, BITUNG — Walikota Bitung Max J Lomban menghadiri  Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2017, yang digelar Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara Jakarta, dengan tema ’Sinergitas APIP dan APH Mengawal Pembangunan Daerah, Kamis (30/11) lalu.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden RI H Jusuf Kalla dan dihadiri 1.300 peserta yang terdiri gubernur, bupati/wali kota dari seluruh Indonesia serta Inspektorat daerah. Kalla menyampaikan, untuk memakmurkan negara dan masyarakat yang adil memerlukan nilai tambah pembangunan di segala bidang baik yang dilaksanakan pusat maupun daerah. 
Menurut Wapres, setiap sepuluh tahun, anggaran pemerintah naik dua kali lipat seiring meningkatnya anggaran di daerah-daerah. Saat ini, transfer pusat ke daerah sekitar Rp370 triliun, lebih besar dari pada dana yang dilaksanakan oleh kementerian. Di samping daerah mempunyai kemampuan pendapatan daerah yang cukup untuk memberikan nilai tambah bagi daerah masing-masing, sehingga dalam proses penyelenggaraan pembangunan diperlukan pengawasan yang baik.

Di Indonesia pengawasan dilakukan oleh berbagai instansi baik internal maupun eksternal. "Kita mempunyai 6 jalur pemeriksaan tapi kenapa masih sering kali terdengar ada kepala daerah yang diperiksa oleh lembaga pengawas baik BPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan. Sebenarnya pengawasan bukan hanya mencari yang salah tapi bagaimana memperbaiki yang salah. Saya mengharapkan lembaga pengawasan ke depan dapat lebih memberikan suatu pendidikan sistem pengawasan yang baik,” harapnya.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH). MoU tersebut dilakukan antara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Mendagri dalam laporannya menyampaikan, sesuai keputusan rapat kabinet, dalam upaya meningkatkan koordinasi pemda memperkuat tata kelola pemerintah maka digelar Rakor tersebut. Tjahjo mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan melalui koordinasi cukup panjang dengan aparat penegak hukum dan diperkuat kembali dengan BPKP.
"Kemendagri sudah meminta kepada seluruh Pemda untuk menerapkan perencanaan dan penganggaran yang berbasis e-planning, di samping secara bertahap untuk melakukan integrasi dengan e-budgeting maupun sistem informasi pengadaan barang dan jasa,” pungkasnya.(*)