Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

KLIKSULUT, MINUT— Dengan  ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama komisioner penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada)  Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilhan Umum (Bawaslu) oleh Bupati Minut beberapa waktu lalu, Kepala Inspektorat Umbase Mayuntu mengatakan siap mengawal NPHD penyelenggaraan Pilkada Minut 2020.

 Puluhan miliar anggaran APBD maka inspektorat harus siap melakukan pengawasan dan pemeriksaan anggaran termasuk, anggaran dalam NPHD. Bagi penyelenggara kiranya kejadian lima tahun lalu terkait SPJ dana penyelenggaraaan pemilukada tidak terlambat lagi,"kata Mayuntu.

 Kepala Badan Keuangan Minut Petrus Macarau mengatakan “Berdasarkan aturan Permendagri Nomor 54 Tahun 2018 tentang penandatanganan NPHD antara Pemkab dan penyelanggara Pilkada serentak, Pemkab Minut telah melaksanakannya pada 1 Oktober 2019”. ujarnya

 Macarau membenarkan bahwa benar Bupati dan komisioner sudah menandatangani NPHD dengan total anggaran 40 miliar untuk KPUD dan 15 miliar untuk Bawaslu. Untuk proses pencairan dibagi tiga tahap pertama 40 persen, kedua 50 persen dan 10 persen.

Minut menjadi Kabupaten pertama setelah Kota Bitung yang melakukan penandatanganan NPHD dengan pemerintah.

 Agenda Nasional harus disukseskan dans menjadi prioritaskan support pemerintah mensukseskan pilkada serentak sangat dibutuhkan," ujar Petrus. (*)