Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Foto: Rapat dengan pendapat antara Komisi III Dekab Bolmong dan Distan terkait kelangkaan pupuk.

BOLMONG—Sejak memasuki tahun 2019, rata-rata petani di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kesulitan mendapatakan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Kondisi ini dikhawatirkan akan mempengaruhi hasil produksi pertanian. Terkait hal tersebut, Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmong mengundang Dinas Pertanian (Distan) Bolmong untuk mempertanyakan langkanya pupuk di daerah yang dikenal lumbung beras di Sulut itu. Pertemuan di ruang Komisi II Dekab Bolmong, Senin (11/2) kemarin, dipimpin Ketua Komisi III, Evanglin Mahabir. Dirinya meminta, Kepala Distan Bolmong, Remon Ratu menjelaskan permasalahan terjadinya kelangkaan pupuk. Dalam kesempatan tersebut, Remon mengaku, saat ini stok pupuk di bolmong sudah masuk.  Hanya saja, mantan Camat Dumoga ini meminta agar memahami terlebih dahulu kriteria pupuk subsidi dan pupuk non subsidi. Dari dua kriteria tersebut, harganya pasti berbeda. “Yang beredar di pasaran saat ini adalah pupuk non subsidi. Harganya jelass lebih mahal dari pupuk bersubsidi,” kata Remon. Sementara itu, terkait penyaluran pupuk bersubsidi dari pemerintah diatur lewat Peraturan Menteri Pertanian. Dan penerima harus tergabung dalam kelompoktani (poktan) serta wajib menyusun Rencana Defenitif Kerja Kelompok (RDKK). :Tahun ini (2019) Bolmong dapat jatah 7.605 ton pupuk urea. Tiap kecamatan dialokasikan pupuk berdasarkan RDKK. Jadi, pupuk subsidi langka berdasarkan laporan masyarakat. Tapi pupuknya saat ini sudah ada. Tinggal proses pengambilannya harus sesuai aturan dan harus memiliki kelompok,” jelasnya. Lebih lanjut, dia menegaskan, RDKK merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan pupuk bersubsidi bagi petani. “Bolmong mengusulkan hampir 30 ribu hectare lahan. Tapi tidak terakomodasi semua. Jadi, kalau bisa petani berdasi sebaiknya tidak menggunakan pupuk bersubsidi, sehingga diberikan kepada petani yang membutuhkan,” sindirnya, sembari mengaku, penyaluran pupuk juga diawasi ketat oleh pengawas termasuk melibatkan TNI dan Polri.

Sementara itu, Ketua DPRD Bolmong, Welty Komaling berharap Dinas Pertanian segera mencari solusi dan segera menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk di Bolmong, “DPRD Bolmong mendorong Dinas Pertanian untuk menyelesaikan kelangkaan pupuk yang terjadi,” tegasnya.(*)