Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

Foto: Tampak Bupati Bolsel Iskandar Kamaru bersama Kajati Sulut M. Roskanedi SH dan TP4D Kabupaten/Provinsi saat meninjau pembangunan jembatan di Kecamatan Tomini.

BOLSEL–  Disambut oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Iskandar Kamaru bersama sejumlah pejabat jajarannya, Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengunjungi pembangunan jembatan di Desa Pakuku Jaya, Kecamatan Tomini, Kamis (18/10).

Peninjauan salah satu proyek nasional yang berjalan dan telah selesai di bangun di totabuan selatan ini, merupakan bagian dari bentuk implementasi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/1/JA/10/2015 tentang pembentukan tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan kejaksaan Republik Indonesia dan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang pembentukan dan pelaksanaan tugas tim pengawal dan pengaman pemerintahan dan pembangunan pusat dan daerah

Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulut, M. Roskanedi SH menyampaikan, TP4D memiliki tugas dan fungsi mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan/preventif dan persuasif baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing. “Setelah melakukan peninjauan proyek pembangunan jembatan ini, hasil pengerjaannya cukup baik dan memuaskan,”ujarnya.

Lanjut Kajati, kehadiran TP4D sebagai pengawal dan pengawas dalam pembangunan untuk menghindari potensi-potensi pelanggaran aturan atau korupsi dalam proyek, terutama dalam proyek yang tingkat pengawasannya yang rumit. “Untuk proyek ini diawasi langsung oleh TP4D provinsi. Namun ada juga proyek yang langsung diawasi TP4D kabupaten yang didalamnya terlibat Inspektorat daerah dan Kejaksaan Negeri,”ungkapnya.

Ditanya terkait kedepan seluruh proyek-proyek di daerah bisa menjadi bagian dari pengawasan TP4D. Semua keputusan pengawalan dan pengawasan TP4D tergantung pemerintah daerah. “Jika pemerintah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melakukan pengawasan, maka bisa jadi kedepan semua proyek yang dianggarkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat bisa diawasi TP4D. tergantung kesepakatannya,” tuturnya.

Kajati berharap, TP4D juga dapat memberikan penerangan ataupun pembinaan hukum di lingkungan Instansi pemerintah dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, perijinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara. “Saya berharap, TP4D bisa berperan dan melakukan pembahasan bersama Instansi pemerintah untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran dan pelaksanaan pembangunan, memberikan penerangan dan penyuluhan hukum baik atas inisiatif TP4D maupun atas permintaan pihak-pihak yang memerlukan yang tempat dan waktu pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan sesuai kebutuhan, “tandasnya.

Di lokasi yang sama, Bupati Iskandar Kamaru juga menyampaikan, ketika pemerintah daerah menjalin kerjasama dengan pihak kejaksaan atau TP4D. Maka, Pemda akan senantiasa meminta pengawasan dan pengawalan ataupun hal-hal yang berkaitan tentang hukum, sesuai dengan kebutuhan daerah. “Pemda akan terus melakukan koordinasi dengan TP4D untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara,”ungkapnya. Ditambahkannya lagi. “Untuk saat ini, proyek yang juga masuk dalam pengawasan TP4D Kabupaten adalah proyek pembangunan Islamic center,”pungkasnya.

Sekedar diketahui, acara ini selain dihadiri pejabat jajaran Pemkab BOlsel juga dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Kecabjari Dumoga.(*)