Klik Sulut - Berita Terkini Sulawesi

KLIKSULUT, BOLMONG----Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) akan menggelar pendidikan dasar (diksar) bagi 218 calon pegawai negeri sipil (CPNS) lingkup Pemkab Bolmong yang terangkat 2018 lalu. Menariknya, diksar yang merupakan syarat mutlak bagi CPNS untuk bisa naik status menjadi PNS tersebut akan dibiyai sepenuhnya oleh Pemkab Bolmong.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, Umarudin Amba menyebutkan, alasan Pemkab tidak membebankan biaya diksar tahun ini kepada CPNS, lantaran sebelumnya, Pemkab Bolmong telah mengirimkan analisis beban kerja (ABK) dan kebutuhan pegawai ke pemerintah pusat, yang di dalamnya tersirat kemampuan daerah untuk membayar gaji dan biaya pendidikan dasar (diksar).

Di sisi lain, Umarudin menuturkan, biaya pelaksanaan diksar akan dialokasikan di Rencana Kegiatan Aanggaran (RKA) BKPP Bolmong pada APBD Perubahan tahun 2019. “Rencana diksar akan digelar Oktober tahun ini (2019). Sehingga pada pembahasan APBD Perubahan nanti itu menjadi prioritas kita untuk dianggarkan,” tururnya.

Diketahui, jumlah CPNS yang lulus seleksi 2018 lalu untuk lingkup Pemkab Bolmong berjumlah 218 orang. Mereka sudah diaktifkan kerja dengan status magang di sejumlah instansi pada bulan Maret 2019 lalu.

Ratusan CPNS itu tinggal menunggu diangkat menjadi PNS lewat diksar dalam waktu dekat ini. Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mewajibkan CPNS yang telah lolos seleksi untuk mengikuti diksar. Diksar ini berlaku untuk seluruh jalur penerimaan CPNS. Melalui surat edaran bernomor B/183/S.SM.01.00/ 2018 disebutkan bahwa CPNS wajib menjalani masa percobaan selama 1 tahun melalui proses pendidikan dan pelatihan dasar yang hanya dapat diikuti satu kali. Surat dengan tembusan Menteri Kesehatan, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala LAN, Kepala BKN, Kepala BPKP tersebut ditujukan bagi 501 pejabat Pembina kepegawaan (PPK) daerah.(*)